Dalam perjalanan sejarahnya Jepang pernah mengadakan pembarahuruan budaya secara besar-besaran, yaitu dengan meniru berbagai pranata dan budaya Cina di tahun 645. Pembaharuan ini dikenal dengan pembaharuan Taika. Antara abad ke-7 sampai dengan abad ke-9, Jepang banyak mengirim pemuda-pemudanya untuk belajar di negeri Cina. Di jaman Heian Jepang mulai menciptakan berbagai budaya yang khas Jepang dengan menggunakan rujukan-rujukan dari Cina. Salah satu budaya 29 ciptaannya yang cukup penting adalah tulisan Kana. Pada periode Edo, Jepang menutup diri dari segala pengaruh asing untuk selama kurun waktu +3 abad, kecuali Cina dan Belanda selama masa isolasi ini tidak ada yang diperkenankan masuk ke Jepang, begitu pula sebaliknya orang Jepang tidak diperbolehkan ke luar Jepang.
Pada tahun 1854 ketertutupan Jepang ini berhasil didobrak oleh Amerika dan sejak 1868 mulailah pembaharuan Jepang lagi yang dilakukan secara besar-besaran pula. Pembaharuan ini dikenal dengan sebutan Restorasi Meiji. Berbeda dengan pembaharuan Taika, dalam pembaharuan Meiji kiblat Jepang diarahkan pada Eropa terutama Jepang berusaha meniru Jerman, berusaha menjadikan diri menjadi sebuah negara yang kuat dan kaya. Usaha ini berhasil, namun di dalam perang dunia ke-2 Jepang mengalami kekalahan dan sejak itu Jepang mulai berkiblat ke Amerika.
Pemerintahan
Pada tahun 1890 DIET (parlemen) kekaisaran dibentuk dan dengan demikian Jepang merupakan negara pertama di Asia yang menerapkan politik parlementer. Meskipun demikian, Majelis Tinggi atau House of Peers dari DIET Kekaisaran terdiri dari wakil-wakil kelas istimewa,
khususnya kaum bangsawan. Sementara itu Jepang tetap merupakan sebuah monarki absolut dengan kedaulatan berada di tangan Kaisar. Baru pada bulan November 1946 ketika konstitusi yang sekarang diumumkan secara resmi, kedaulatan beralih ke tangan rakyat dan diberlakukan sistem pemerintahan demokratis. Dewasa ini kedudukan Kaisar adalah sebagai lambang negara, sementara DIET adalah organ tertinggi pemerintahan.
30 Sistem yang berlaku sekarang berdasarkan pembagian kekuasaan pemerintah menjadi tiga bagian, yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif yang bertindak mengawasi dan mengimbangi satu sama lainnya.
Pemerintahan daerah di tingkat prefektur (ken), setara dengan provinsi di Indonesia, berpusat pada gubernur dan DPRD dari masing-masing 47 prefektur. Gubernur dan para anggota DPRD dipilih langsung oleh penduduk prefektur yang bersangkutan. Sistem pemerintahan daerah kota
besar, kota dan desa berada di bawah pemerintahan daerah prefektur yang bersangkutan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar